PT Freeport Indonesia meminta kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Papua diperpanjang lagi dari 2021 hingga 2041. Berdasarkan Kontrak Karya II yang diteken tahun 1991, Kontrak Freeport hanya sampai tahun 2021.
KDS Sebar 1.000 Kondom dan Brosur Tentang HIV/AIDS
Kelompok dukungan sebaya (KDS) Jepara Plus yang peduli pada HIV/AIDS di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin, menyebarkan sekitar 1.000 kondom dan brosur mengenai penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia ke masyarakat luas dalam peringatan Hari HIV/AIDS sedunia 1 Desember 2008.
Ketua KDS Jepara Plus, Faizin, di Jepara, Senin, mengatakan, aksi simpatik tersebut dilakukannya bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Jepara.
Pembagian 1.000 kondom itu dilakukan di sejumlah hotel yang ada di Jepara. “Awalnya kami ingin menyebarkan kondom gratis tersebut di sejumlah tempat lokalisasi, hanya saja tempat itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Ia berharap, kondom tersebut dapat diberikan secara gratis terhadap sejumlah pengunjung yang menginap di hotel.
Aksi turun ke jalan menggelar aksi damai dan menyebarkan brosuritu sengaja dipilih, mengingat aksi simpatik pada tahun 2007 membuat stand peduli AIDS yang dibuka dekat Alun-alun Jepara kurang menarik minat masyarakat.
“Saat ini, kami mencoba proaktif, menjemput bola sambil menyebarkan brosur tentang HIV/AIDS ke masyarakat luas,” katanya seperti dikutip dari Republika Online (01/12/08).
Pembagian kondom tidak akan menyelesaikan masalah penyakit AIDS. Bahkan bisa melegalisasi perzinaan, dengan alasan yang penting seks yang aman.
Pangkal penyebaran penyakit terkutuk ini adalah kemaksiatan manusia dengan meluasnya perzinaan, pelacuran dan seks bebas. Penyakit ini merupakan produk busuk dari sistem liberal kapitalis. Jalan satu-satunya adalah menjauhi sex bebas dan menghukum dengan tegas para pelakunya. Termasuk menutup sarana-sarana pelacuran yang bertopeng hiburan dan budaya.
“Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri”. (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).
Parlemen Internasional Papua Barat Dituduh Konspirasi Asing
Pembentukan International Parliamentary for West Papua di House of Commons Inggris bisa jadi konspirasi asing untuk mendorong referendum di Papua. Padahal ketidakadilan di Papua juga disumbang korporat asing di Bumi Cendrawasih.
“Ya tidak tertutup kemungkinan adanya konspirasi semacam itu,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari FPBB Yusron Ihza Mahendra menanggapi acara di House of Commons Inggris, kepada detikcom, Jumat.
Menurutnya, ketidakadilan yang dikeluhkan masyarakat Papua juga turut disumbang perusahaan asing yang berada di Papua.
“Freeport milik Amerika, British Petroleum dari Inggris, banyak sebenarnya kegiatan atau perusahaan asing milik negara maju, dari negara demokrasi besarlah yang sebenarnya menjadi pemicu pangkal masalah, menyebabkan berbagai timbulnya ketidakadilan di Papua,” kata adik mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra ini.
Ditambahkannya DPR mendukung demokratisasi di Papua. Bahkan DPR siap menerima segala keluh kesah ketidakpuasan warga Papua. Namun demokrasi itu tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya.
“Apa negara bagian di Amerika atau belahan di Inggris mau memerdekakan diri apa dikasih angin? Jangan ada kerancuan demokrasi. Demokrasi haruslah tetap dalam kesatuan negara NKRI,” tegas Yusron.
International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.
Dalam acara itu hadir dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga tokoh kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda.