Perampok Freeport ingin Kontrak Diperpanjang Hingga 20411

Perampok Freeport ingin Kontrak Diperpanjang Hingga 2041

PT Freeport Indonesia meminta kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Papua diperpanjang lagi dari 2021 hingga 2041. Berdasarkan Kontrak Karya II yang diteken tahun 1991, Kontrak Freeport hanya sampai tahun 2021.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto mengatakan Freeport sudah merencanakan investasi sebesar 16,9 miliar dollar AS untuk kelanjutan operasional perusahaan hingga 2041 nanti. Rinciannya, sebanyak 9,8 miliar dollar AS investasi pada periode 2012 hingga 2021 dan sebanyak 7,1 miliar dollar AS untuk investasi dari 2021 hingga 2041.
Investasi sebanyak itu kata dia untuk menyiapkan kegiatan pertambangan bawah tanah (under ground) yang sudah mulai dilakukan Freeport sejak tahun 2008 lalu. Dia mengakui masa depan Freeport Indonesia ini memang mengandalkan pertambangan bawah tanah.
Saat ini, jelasnya 60 persen produksi biji (ore) perusahaan masih berasal dari tambang permukaan yaitu Grasberg Open Pit. Namun, saat ini cadangan di pertambangan permukaan ini sudah memasuki fase habis. Sehingga, diperkirakan pada tahun 2017-2018, kontribusi dari pertambangan permukaan ini akan makin mengecil. “Karenanya, upaya kita sekarang ini adalah melakukan investasi untuk mempersiapkan tambang bawah tanah,” ujar Rozik saat berbincang dengan KONTAN di kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2012).
Freeport, lanjutnya memiliki beberapa lokasi tambang bawah tanah, yaitu DOZ (Deep Ore Zone), Deep MLZ, Big Gossan, Grasberg Bloc Cave, dan Kucing Liar. Saat ini, DOZ, Big Gossan, dan Deep MLZ sudah mulai berproduksi, meski belum signifikan. Kata dia, Grasberg Bloc Cave yang letaknya langsung di bawah lokasi tambang permukaan saat ini diperkirakan akan menjadi andalan tambang bawah tanah ke depannya. Kucing Liar, diperkirakan baru akan berproduksi tahun 2025, apabila ada perpanjangan kontrak kerja sama.
“Itu yang sekarang sedang kita siapkan. Karena itu, nanti erat sekali kaitannya dengan masalah investasi dan kepastian bahwa kita itu diberi perpanjangan mulai 2021, karena tambang bawah tanah ini baru akan siap mencapai kapasitas, design capacity-nya itu sekitar tahun 2021,” ujarnya.
Selama penyiapan proses tambang bawah tanah ini, Freeport Indonesia kata dia belum bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Saat ini, kapasitas produksi biji perusahaan adalah 220.000 ton biji per hari. “Desainnya sampai 250.000 ton per hari tapi maksimum yang kita capai sejauh ihi adalah 220.000 ton per hari,” ujarnya.
Karena itulah, Freeport sangat berkepentingan kontrak kerja samanya diperpanjang 210 tahun lagi dari 2021 atau hingga 2041. Tapi ini tidak mudah bagi Freeport. Sebab, UU No 4 tahun 2009 tidak mengenal adanya Kontrak Karya (KK). Itu artinya, setelah KK II selesai tahun 2021, sama seperti perusahaan tambang mineral lainnya, rezim kontrak kerja sama menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam rezim IUP, kontrak kerja sama itu ditinjau setiap 10 tahun.
Meski demikian, Rozik mengatakan Freeport berharap agar pemerintah setelah 2021 nanti memberikan kepastian waktu kontrak selama 20 tahun kepada Freeport. Sebab, ini terkait dengan investasi yang sudah dikeluarkan perusahaan.“Kita ngejarnya kalau boleh dikasih kepastian waktu 20 tahun. Tapi bahwa nanti pemerintah kasihnya bagaimana kita juga tidak tahu. Namanya minta boleh saja, namanya juga usaha. Memang kalau kita lihat dari perhitungan pengembalian modal dan sebagainya harusnya sampai 2041. Tapi masih dalam tahap pembicaraan dengan pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah kata dia sejauh ini baru sebatas memahami usulan Freeport ini. Belum memberikan persetujuan. “Tapi pemerintah dalam hal ini Pak Menko, itu sudah saya tunjukkan rencana investasi dan beliau memahami investasi yang sebesar itu memang diperlukan waktu untuk pengembalian modal dan sebagainya. Tapi bagaimana persisnya kita masih belum tahu,” ujarnya.
KDS Sebar 1.000 Kondom dan Brosur Tentang HIVAIDS

KDS Sebar 1.000 Kondom dan Brosur Tentang HIV/AIDS

Kelompok dukungan sebaya (KDS) Jepara Plus yang peduli pada HIV/AIDS di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin, menyebarkan sekitar 1.000 kondom dan brosur mengenai penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia ke masyarakat luas dalam peringatan Hari HIV/AIDS sedunia 1 Desember 2008.

Ketua KDS Jepara Plus, Faizin, di Jepara, Senin, mengatakan, aksi simpatik tersebut dilakukannya bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Jepara.

Pembagian 1.000 kondom itu dilakukan di sejumlah hotel yang ada di Jepara. “Awalnya kami ingin menyebarkan kondom gratis tersebut di sejumlah tempat lokalisasi, hanya saja tempat itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Ia berharap, kondom tersebut dapat diberikan secara gratis terhadap sejumlah pengunjung yang menginap di hotel.

Aksi turun ke jalan menggelar aksi damai dan menyebarkan brosuritu sengaja dipilih, mengingat aksi simpatik pada tahun 2007 membuat stand peduli AIDS yang dibuka dekat Alun-alun Jepara kurang menarik minat masyarakat.

“Saat ini, kami mencoba proaktif, menjemput bola sambil menyebarkan brosur tentang HIV/AIDS ke masyarakat luas,” katanya seperti dikutip dari Republika Online (01/12/08).

Pembagian kondom tidak akan menyelesaikan masalah penyakit AIDS. Bahkan bisa melegalisasi perzinaan, dengan alasan yang penting seks yang aman.

Pangkal penyebaran penyakit terkutuk ini adalah kemaksiatan manusia dengan meluasnya perzinaan, pelacuran dan seks bebas. Penyakit ini merupakan produk busuk dari sistem liberal kapitalis. Jalan satu-satunya adalah menjauhi sex bebas dan menghukum dengan tegas para pelakunya. Termasuk menutup  sarana-sarana pelacuran yang bertopeng hiburan dan budaya.

Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri”. (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

 

Parlemen Internasional Papua Barat Dituduh Konspirasi Asing

Parlemen Internasional Papua Barat Dituduh Konspirasi Asing

Pembentukan International Parliamentary for West Papua di House of Commons Inggris bisa jadi konspirasi asing untuk mendorong referendum di Papua. Padahal ketidakadilan di Papua juga disumbang korporat asing di Bumi Cendrawasih.

“Ya tidak tertutup kemungkinan adanya konspirasi semacam itu,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari FPBB Yusron Ihza Mahendra menanggapi acara di House of Commons Inggris, kepada detikcom, Jumat.

Menurutnya, ketidakadilan yang dikeluhkan masyarakat Papua juga turut disumbang perusahaan asing yang berada di Papua.

“Freeport milik Amerika, British Petroleum dari Inggris, banyak sebenarnya kegiatan atau perusahaan asing milik negara maju, dari negara demokrasi besarlah yang sebenarnya menjadi pemicu pangkal masalah, menyebabkan berbagai timbulnya ketidakadilan di Papua,” kata adik mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra ini.

Ditambahkannya DPR mendukung demokratisasi di Papua. Bahkan DPR siap menerima segala keluh kesah ketidakpuasan warga Papua. Namun demokrasi itu tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya.

“Apa negara bagian di Amerika atau belahan di Inggris mau memerdekakan diri apa dikasih angin? Jangan ada kerancuan demokrasi. Demokrasi haruslah tetap dalam kesatuan negara NKRI,” tegas Yusron.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

Dalam acara itu hadir dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga tokoh kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda.